Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, memenuhi undangan sidang etik dari Dewan Etik Partai Golkar, Selasa (19/7/2023)goto;ist
Jakarta-harianumumsinarpagi.com Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, memenuhi undangan sidang etik dari Dewan Etik Partai Golkar, Selasa (18/7/2023)
Pemanggilan ini terkait pernyataan Ridwan soal munas luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar.
Usai disidang selama 3,5 jam, Ridwan keluar dan memberikan keterangan pers. Ia menyebut pernyataannya soal munaslub adalah konstitusional.
“Kalau munaslub, saya sudah jelas bahwa saya ini konstitusional,” kata Ridwan kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Selasa (18/7).
Ridwan menegaskan, semua pernyataannya itu sudah berdasarkan konstitusi partai dan bisa dipertanggungjawabkan.
Selama proses sidang itu, menurut Ridwan, yang paling lama dibahas adalah soal digantikannya munaslub dengan rapat pimpinan (rapim) jika Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, tak melaksanakan hasil Munas 2019.
“Tadi itu lama berdiskusi tentang tidak munaslub, tapi melalui proses rapim. Saya bilang, ‘Lho kenapa kok kita bicara bahwa Airlangga tidak maju? Ya harus maju dong’ saya bilang gitu. Sudah saya ingatkan kok waktu 2019, sekarang kok mau ditarik kembali,” ujarnya.
Saat ditanya soal munaslub, anggota Komisi VII DPR RI itu menjelaskan bahwa munaslub adalah hak para pemilik suara. Ia menegaskan, berdasarkan keputusan konstitusi, penyelenggaraan munas hanya bisa digantikan dengan munas juga.
“Tapi kalau proses kontitusinya untuk mengubah keputusan munas ya munas. Kalau keputusan rapim, ya rapim. Itu saya jelaskan. Itu konstitusi tidak perlu saya jelaskan. Itu konstitusi tidak perlu diperdebatkan,” tandasnya.*pr/fen
Google + 
Facebook