Home Hukum APJATI Mengapresiasi Langkah Polri Berantas Tindak Pidana Perdagangan Orang

APJATI Mengapresiasi Langkah Polri Berantas Tindak Pidana Perdagangan Orang

73
0

Ketua Umum APJATI.Ayub Basalamah ketika  melakukan  Penandatanganan MoU SPSK oleh pejabat RI dan SA disaksikan Menaker.foto:ist

Jakarta-harianumumsinarpagi.com              9Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Ayub Basalamah, memberikan apresiasi terhadap langkah–langkah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang terus di lakukan baik ditingkat polda, polres, maupun polsek diseluruh Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Saudi Arabia dan juga Negara – Negara Lainnya.

Dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Selasa ,13 Juni 2023, Ayub Basalamah salut pada kinerja Kepolisian dalam memberantas TPPO. Sebagaimana diberitakan dalam kurun waktu tujuh hari, Satuan Tugas ( Satgas) Penanganan TPPO Kepolisian telah menerima 190 laporan, baik ditingkat badan reserse kriminal (Bareskrim) maupun Polda Jajaran.

“Satgas TPPO Polri menetapkan sebanyak 212 tersangka dari total 190 laporan yang diterima dalam kurun 5-11 Juni 2023,” kata kepala biro penerangan humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Senin (12/6/2023).

Dalam rangka maraknya temuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Negara Saudi Arabia oleh aparat kepolisian, Ayub Basalamah menegaskan, kami asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) mendukung solusi penempatan PMI secara resmi secara prosedural ke Negara Saudi Arabia melalui Program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) berdasarkan KEPMEN 291 Tahun 2018 yang telah dibuka oleh Pemerintah dan pemberangkatan perdana Pekerja Migran Indonesia (PMI) kenegara Saudi arabia melalui Program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) akan diberangkatkan pada bulan ini

SPSK Sebagai Solusi

Disebutkannya, Proses Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) adalah sebagai solusi pemerintah terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya penempatan Saudi Arabia dengan gaji yg sudah disepakati oleh kedua negara tanpa dipungut biaya penempatan dimulai dari medical, pelatihan kompetensi/sertifikasi, Paspor, Asuransi BPJS& Asuransi Luar Negeri, tiket keberangkatan sampai kepulangan setelah 2 tahun kontrak kerja .

APJATI juga mengharapkan peran semua pihak khususnya Pemerintah Daerah agar secara Bersama-sama berperan aktif mendukung dan mensosialisasikan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai prosedurmelalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)sesuai KEPMEN 291 Tahun 2018 kepada masyarakat yang ingin bekerja khususnya ke Negara Saudi Arabia agar masyarakat terhindar dari bujuk rayu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa merugikan masyarakan dan juga Negara. *pr/fen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here