Bandung-harianumumsinarpagi.com
Jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat satu tahun terakhir ini meningkat setelah wabah Pandemi Covyd 19, Berbagai upaya dan kebijakan diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( Pemprov) untuk menggatasi termasuk melakukan kerjasama denggan Pergurruan Tinggi salahsatunya dengan Universitas Padjadjaran ( UNPAD) untuk mencetak Wira Usaha Baru
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transsmigrasi (Kadis Nakertrans) Jawa Barat Ir R aachmat Taufik Garsadi M Si untuk memgatasi pengangguran ; di Provinsi Jawa Barat dibutuhkan dana Ratusan Triliun rupiah.
Demikian diungkapkan Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi ketika berbincang bincang dengan belasan Wartawam Ibukota yang tergabung dalam Fowaarker ( Forum Wartawan Ketenagakerjaan ) di kantornya Kamis (8/4)
Pada acara Press Tour ini Fowarker mengunjungi BLK PMI ,BLK Mandiri Kantor UPTD Wisnaker Wilayah IV, BLK Bandung Kantor UPTD II Wasmaler do Kabupaten Karawan dan BLK Kompentensi di Kotamdadya Bekasi .
Semua kantor yang mengurusi masalah Ketenagakerjaan yang dikunjungi wartawan ini mendapat keterangan dari pejabat setempat mereka kekurangan dana untuk menjalankan program terutama untuk mengurangi amgla [emgamgguram .
Kantor pmerintah dibawah Dinas Kettenagakerjaan Jawa Barat ini pada intinya mengharapkan bantuan dana darri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atai dari Pemerintatah Pusat.
BLK Mandiri
Sebelumnya diperoleh keterangan Balai Latihan Kerja Mandiri milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), konsisten melakukan pelatihan kerja secara maksimal bagi masyarakat Jawa Barat (Jabar) lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengingat masih tingginya jumlah pengangguran, khususnya warga yang berpendidikan rendah.
“ Kami telah memberikan pelatihan kerja bagi warga berpendidikan rendah agar bisa membuka usaha dan mandiri,” kata Rina Puspita Nurhayati selaku Kepala BLKM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar kepada rombongan Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) di Bandung, Jabar, Rabu (7/4/21).
Menurut Rina, untuk Jabar, pelatihan kerja sangat dibutuhkan mengingat jumlah pangangguran pendidikan SD-SMP dengan persentasi 47,48 % atau sebanyak 1,2 juta orang.
Pelatihan kerja tersebut kata Rina, salah satu jawaban mengatasi pengangguran di Jabar. Kendati belum seberapa jika dibandingkan kuota 2021 sebanyak 360 orang, dalam 12 angkatan dan per 1 angkatan diikuti sebanyak 30 orang.
“Hingga 2020, jumlah alumni pelatihan kerja BLKM sebanyak 5.300 orang dan 20 % di antaranya sudah mampu untuk membuka usaha secara mandiri,” ungkapnya.
Rina menambahkan, BLKM menyelenggarakan kejuruan tata boga, las listrik, tata rias wajah dan hijab, financial life skill, barista, catering, otomotif service sepeda motor ringan, bakery, start-up, serta teknik cukur dasar.
“BLKM tidak sekedar menggelar pelatihan kerja, melainkan di lapangan menggandeng partner, seperti Unpad, shopee, gofood, bank bjb, sekoper cinta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekolah cukur, serta USAID,” ujar Rina.
BLM tidak hanya menggelar in house training. Tetapi “menjemput bola” bagi warga di desa-desa dalam kategori tertinggal, sehingga memudahkan warga dan tidak perlu datang ke Kota Bandung.
“Jemput bola sangat membantu warga di desa tertinggal mendapatkan pelatihan kerja. Kami datang dengan Mobile Training Unit (MTU) lengkap dengan peralatan dan perlengkapan pendukung, serta para instruktur,” kata Rina.
Sementara itu, Kepala UPTD Wilayah IV Jabar Asep Cucu mengeluhkan umlah tenaga pengawas di wilayah IV . Sebab saat ini pihaknya hanya memiliki tenaga pengawas sebanyak 42 orang dengan jumlah perusahaan per 31 Maret 2021, sebanyak 13.132 perusahaan. “Tentu saja, itu belum seimbang , ujar Asep Cucu. * effendi siahaan
Google + 
Facebook