Bendera Negara Anggota Organisasi Buruh sedunia.foto istimewa
Jakarta-harianumumsinarpagi.com Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis menuai Polemik. Begitu juga rencana Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memboyong belasan aktivis Buruh/Pekerja ke Jenewa mengikuti sidang tahunan ILO (Internasional Labour Orgnization).
Sebagaimana diketahui sudah empat kali Presiden berkunjung ke Prancis, disamping itu sudah banyak negara yang dikunjungi Prabowo sejak dilantik jadi Presiden.
Demikian dikatakan Sekjen OPSI ( Oganisasi Pekerja Seluruh Indonesia) kepada wartawan harianumumsinarpagi.com ,Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya kunjungan demi kunjungan ke luar negeri terkesan memberikan janji masuknya investasi ke Indonesia.
Namun investasi yang dijanjikan belum signifikan masuk untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak untuk menyeimbangkan penambahan jumlah angkatan kerja baru tiap tahun (para lulusan Perguruan Tinggi, SMA/SMK,kata Timboel Siregar.
Dijelaskan pengangguran terbuka saat ini mencapai 7,4 juta orang.
Sedang setengah Penganggur yang berjumlah 11.6 juta orang yang memang masih mencari pekerjaan juga.
Belum lagi Buruh pekerja yang menjadi korban PHK jumlahnya puluhan ribu orang.
Mereka saat ini berusaha mencari pekerjaan.
Diperoleh data yang di 2024 ada sekitar 70 ribuan, di 2025 sekitar 80 ribuan, dan per April 2026 vsudah terPHK 15 ribuan pekerja, yang akan diikuti lagi oleh PHK-PHK lanjutan seperti pekerja di gerai modern.
Tentunya pembukaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal sangat dinanti rakyat Indonesia supaya mereka dapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini yang diharapkan rakyat dari kunjungan Presiden ke luar negeri,kata pemerhati Ketenagakerjaan itu
Timboel Siregar menilai kunjungan ke luar negeri tidak memberikan manfaat untuk pembukaan lapangan kerja di Indonesia,sehingga berbagai kalangan mempertanyakan kunjungan Presiden dan rombongannya ke luar negeri. Dl
Kunjungan ke luar negeri terkesan hanya jalan-jalan, selagi menjadi penguasa di republik ini yang bisa menggunakan APBN .
Selain tentang pembukaan lapangan kerja, kunjungan ke luar negeri pun pasti membutuhkan mata uang asing seperti dolar yang memang saat-saat ini sedang kurang ketersediaannya di pasar uang kita sehingga rupiah melemah terus dan sudah menembus Rp 17.845 lebih per 1 dolar.
Ke depan, diperkirakan terus melemah yang bisa mencapai 18 ribuan hingga 19 ribuan per 1 dollar.
Dengan kondisi rupiah seperti ini sebaiknya kunjungan ke luar negeri dibatasi saja, sesuaikan dengan skala prioritas keperluannya, yang memang bisa mendukung ekonomi bangsa kita seperti pembukaan lapangan kerja.
Ironisnya lagi saya dapat informasi ada sekitar 80 aktivis Buruh/Pekerja tata rata .Mereka elit Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang akan berbondong bondong menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke 114 di Jenewa, Swiss dari tanggal 1 sampai 12 Juni ini.
Jumlah tersebut belum terhitung utusan Pemerintah dan Asosiasi Pengusaha yang juga dipastikan akan banyak.
Mereka semua yang akan hadir di Jenewa kan pasti menggunakan mata uang asing termasuk dollar yang akan ditukar oleh rupiah di dalam negeri.
Mereka akan diboyong ke Jenewa, sehingga ketersedian dolar akan berkurang di pasar uang kita, yang berpotensi akan melemahkan rupiah.
Menurut Timboel Siregar ,apa urgensi para aktivis Buruh/Pekerja dari SP/SB berbondong bondong ke Jenewa.
Patut dipertanyakan apakah mereka semuanya akan melakukan lobi untuk hal penting demi perbaikan masalah ketenagakerjaan saat ini di Indonesia. Jawabnya tidak,tambah Timboel Siregar.
Kalau mau melakukan negosiasi atau lobi-lobi, isu apa yang sedang akan digolkan dalam sidang ILC tersebut. Saya kira tidak ada juga,tambahnya.
Kalau pun ada perwakilan buruh yang akan berpidato di Sidang ILC tersebut, kan hanya satu orang. Kalau pun butuh masukan untuk memperkuat pidato, kan bisa dibuat di Indonesia dengan melibatkan banyak SP SB sehingga pidato akan berkualitas dan bermakna di mata internasional.
Pada akhirnya rombongan 80-an elit SP SB yang akan mengunjungi Jenewa nanti hanya dapat diartikan untuk motif jalan-jalan dan mendukung pelemahan rupiah di dalam negeri.
Tentunya anggaran rombongan elit SP SB tersebut pun harus dipertanyakan dari mana asalnya. Kalau dari kementerian maka ini pun akan menjadi pemborosan bagi APBN yang saat ini sedang tertekan akibat pengelolaan fiskal yang tidak baik.
Kalau dibayar oleh kas SP SB atau mendapat bantuan dari donor luar negeri, ya penting juga diinformasikan sehingga jelas tidak membebani negara. Tapi kalau dibilang bayar masing-masing, ya saya kira itu hanya kebohongan saja.
Saya berharap pemerintah atau lembaga negara lainnya yang membiayai rombongan elit SP SB untuk berkunjung ke Jenewa mau membuka ke publik, berapa anggaran yang dikeluarkan untuk mereka, supaya jelas APBN dipakai untuk yang jelas dan pasti peruntukannya.
Saya berharap para elit SP SB yang akan bepergian ke Jenewa juga jujur untuk alokasi pembiayaannya, sebutkan saja dari mana anggarannya.
Semoga para elit pemerintahan dan elit SP SB mau memahami kondisi APBN dan ekonomi bangsa kita saat ini, dengan juga mau mendukung perbaikan ekonomi bangsa, bukan aji mumpung.* fen
Google + 
Facebook