Home Hukum KPK dan Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Upah

KPK dan Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Upah

129
0

 

Jakarta – harianumumsinarpagi.com
        Menteri Ketenagakerjaan,( Menaker)  Ida Fauziyah, mengadakan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) untuk membahas proses penyaluran program bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja.

                “Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan KPK bagaimana pengelolaan penyaluran subsidi gaji atau upah, agar dilakukan secara akuntabel dan memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Menaker Ida di Jakarta pada Jumat (2/10).

             Menaker Ida menjelaskan, para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan dibayarkan tiap 2 bulan sekali. Pihak Kemnaker telah menerima data penerima bantuan subsidi gaji/upah sebanyak 12,4 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

       “Sebanyak 10,5 juta penerima bantuan subsidi upah/gaji telah menerima bantuan subsidi dari pemerintah yang dilakukan sejak 24 Agustus 2020,” kata Menaker Ida didampingi Dirut BPJS Ketengakerjaan Agus Susanto,

          Secara rinci, bantuan subdisi gaji/upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429  penerima atau setara 99,38 persen dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang; Tahap II telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima atau setara 99,38 persen dari total 3 juta orang; Tahap III tersalurkan kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32 persen dari total 3,5 juta orang.

       “Untuk tahap IV telah tersalurkan kepada 1.836.177 penerima atau setara 69,18 persen dari total 2,6 juta orang. Sementara untuk tahap V, saat ini masih dalam proses cek kelengkapan data,” kata Menaker Ida.

      Menaker Ida melanjutkan, ada sejumlah kendala dalam penyaluran subsidi gaji/upah. Di antaranya adanya duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, rekening dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, dan rekening tidak terdaftar.

         Menaker Ida mengatakan, pihaknya telah melaporkan kendala tersebut ke KPK dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan  untuk validasi data dan bank penyalur.

      “Kami juga membuat posko pengaduan dan sistem cek secara online melalui portal Sisnaker,” katanya. * pr/fen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here