Home Nasional Himsataki Minta Presiden Mengganti Menaker dan Dirjen Binapenta

Himsataki Minta Presiden Mengganti Menaker dan Dirjen Binapenta

675
0

Sekjen Himsataki, Amin Balbaid. Foto: Istimewa.

Jakarta –harianumumsinarpagi.com,

Sekretaris Jenderal  (Sekjen) Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( Himsataki), Amin Balbaid meminta Presiden Jokowi untuk segera mengganti Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Binapenta. “Kemnaker dalam kepemimpinannya disinyalir telah membuat kebijakan yang menciptakan monopoli/diskriminasi penempatan dan perlindungan TKI ke Saudi Arabia Timur Tengah,” jelas  Amin kepada harianumumsinarpagi.com.Selasa (23/4).

Dijelaskan dalam 4,5 tahun terakhir ini, selama menjabat Menaker Hanif Dhakiri  dan Binapenta Kemnaker Maruli Tambunan  sebagai penanggung jawab teknis penempatan TKI ke luar negeri tidak mampu memecahkan permasalahan TKI di luar negeri khususnya di Saudi Arabia dan Timur Tengah. Sejak 2011, pemerintah telah melakukan Moratorium TKI ke Saudi Arabia, di mana  tahun 2015 Menteri Hanif Dhakiri telah mengeluarkan SK Penutupan penempatan TKI ke 22 negara di Timur Tengah. Pada  Desember 2018, Menaker Hanif Dhakiri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Peraturan Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Kerajaan Saudi Arabia melalui sistem satu Kanal.           

Kebijakan tersebut tentunya sangat menggembirakan PPTKIS yang telah menunggu hampir 8 tahun lamanya. Namun sayangnya, SK Menteri tersebut dirasakan atau diduga telah menciptakan sistem diskriminasi 
dan monopoli, dengan menggunakan pihak lain. Amin menambahkan penempatan model seperti ini dinilainya  Ilegal, bisa terkena UU Perdagangan Orang.       

Menurutnya,  selama 4,5 Tahun, Hanif  Dhakiri tidak pernah menggubris keluhan atas  permasalahan  yang dihadapi  PPTKIS Bahkan orang nomor satu di Kemnaker itu terkesan  tenang saja Sekjen Himsataki .Amin  menilai
SK Menteri Nomor 291/ 2018 tersebut tampak dengan jelas mengarah ke Diskriminasi dan monopoli. Dia menduga dengan kebijakan ini ada aliran dana yang besar yang akan masuk. Sehubungan dengan itu Himsataki berharap ke KPK ikut mengawasi penempatan TKI ke Saudi Arabia tersebut karena diduga akan ada aliran Dana Besar yang mengalir untuk bisa menempatkan TKI ke Saudi Arabia.

Sebelumnya,  Himsataki telah mengirim surat ke pejabat Kemnaker atas SK tersebut. Namun surat Himsataki  tidak mendapat tanggapan atau respons, dan ketika kami mencoba menemui, pejabat teras Kemnaker. “Kedatangan kami sia-sia, tidak  diterima pejabat yang seharusnya melayani masyarakat,” ungkapnya. Untuk itu, Himsataki  meminta kepada Presiden Jokowi  mencopot kedua pejabat tersebut. * pr/fen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here