Home Nasional Kemnaker Persiapkan Aturan Turunan Perpres TKA

Kemnaker Persiapkan Aturan Turunan Perpres TKA

476
0
Ilustrasi

Jakarta, harianumumsinarpagi.com- Saat ini tengah mempersiapkan aturan-aturan yang merupakan turunan mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).  Rencana aturan turunan tersebut akan dituangkan.

Melalui Peraturan Menaker atau Keputusan Menaker yang mengatur tentang persyaratan, kualifikasi TKA dan
jenis-jenis jabatan yang diperbolehkan maupun dilarang diduduki TKA.

“Kita  hanya memilki waktu hanya tiga bulan artinya harus selesai untuk menerima masukan dari para stakeholder agar segera akan jadi Kepmen atau Permen. Jangan sampai batas waktu yang ditentukan belum selesai, “ kata
Sekjen Kemnaker Hery Sudharmanto saat membuka Rapat Kordinasi “Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Syarat, Kualifikasi dan Jabatan yang dilarang diduduki TKA di Jakarta, Selasa (17/4).

Hadir dalam acara ini Dirjen Binapenta Kemnaker Maruli A. Hasoloan, Kasubdit verifikasi dokumen perjalanan Ditjen Imigrasi Kemenkumham Elfinur dan  Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Yulius.  Sekjen Hery mengungkapkan masukan yang diminta dalam Rakor lintas kementerian itu antara lain  menyangkut

Perpres No.20, pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal
Kementerian/lembaga mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi,
atau melarang TKA untuk jabatan tertentu, menteri/kepala embaga menyampaikan syarat atau larangan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan.

Masukan lainnya terkait Perpres pasal 6 ayat (3) tentang jenis jabatan, sektor dan tata cara penggunaan TKA dan pasal 10 ayat (1c) mengenai pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Sekjen Hery juga meminta masukan dari sektor dimana apabila ada syarat kualifikasi dan kompetensi jabatan yang ada pada sektor, jabatan tertentu yang dilarang diduduki
TKA.  “Apabila memang ada, agar disampaikan kepada
Kemnaker untuk ditetapkan dengan Kepmenaker

Menurutnya seelambat-lambatnya disampaikan pada akhir bulan Mei 2018.

Mekanisme pengawasan untuk jabatan-jabatan sesuai kewenangan
K/L agar dibahas lebih lanjut, “ katanya.  Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Maruli Tambunan menambahkan secara prinsip Perpres bertujuan penyederhaan
prosedur dengan tetap mengikuti persyaratan ketat. Maruli berharap lintas K/L memikirkan penggunaan TKA dari segi persyaratan, larangan dan kebutuhan sektor.   Akan tetapi harus tetap dipikirkan untuk tingkatkan
daya saing, apakah syarat yang ketat itu akan menghambat
atau menambah daya saing TKI.

Kalau sudah dipikirkan, tolong diinfo ke kita, nanti kita agar bareng-bareng lagi membuat Permenaker (Peraturan Menaker-katanya Sementara Satya Bhakti Parikesit mengatakan sesuai arahan Presiden pada rapat terbatas tentang penataan TKA pada 6 Maret lalu, dalam pengunaan TKA rekomendasi dari K/L dihilangkan seluruhnya dan tidak diperlukan lagi, kemudahandalam penerbitan perizinan TKA dan fokus pada pengawasan dan sanksi yang tegas. “Penyederhanaan perizinan itu yang disederhanakan prosedurnya tanpa mengesampingkan aspek keamanan keselamatan dan mengacu pada peraturan
perundang-undangan, “ ujar Deputi Satya.

Sedang tujuan penyederhanaan perizinan penggunaan TKA untuk meningkatkan investasi dalam rangka mendukung perekonomian nasional sesuai UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan Asdep Yulius menyatakan Perpres 20/2018 telah mengatur pengecualian yang dapat diberlakukan
kepada pemberi kerja TKA dan status TK dalam kondisi tertentu.

Pengecualian itu, pertama sifat pekerjaan yang
bersifat sementara dengan masa paling lama enam bulan, tidak lagi memerlukan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) baru. Kedua,pekerjaan yang bersifat mendesak bisa mempekerjakan TKA terlebih dahulu dan pengajuan permohonan RPTKA paling lambat
dapat dilakukan 2 hari setelah TKA bekerja.

Ketiga pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah (prioritas pemerintah) yang
ditetapkan lebih lanjut oleh Permenaker.  Rakor dihadiri oleh pejabat Kementerian ESDM,
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, ementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara,
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian
Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Biro Humas Kemnaker *pr/fen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here