Home Nasional Menaker: UU PPMI ” Hadiah Untuk TKI di Hari Sumpah Pemuda 2017

Menaker: UU PPMI ” Hadiah Untuk TKI di Hari Sumpah Pemuda 2017

456
0

Jakarta, harianumumsinarpagi.com– Setelah melalui proses pembahasan panjang, akhirnya pemerintah bersama DPR sepakat menyetujui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) melalui rapat Paipurna DPR RI
“Kita berharap pengesahan RUU PPMI ini bisa menjadi hadiah untuk TKI di Hari Sumpah Pemuda tahun 2017 ini, ” kata Menaker M.Hanif Dhakiri.

Kesepakatan tersebut tercapai pada pengambilan keputusan tingkat I, dalam rapat gabungan antara Komisi IX DPR dengan pemerintah di gedung DPR Jakarta, Kamis (12/10 ) pekan lalu.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf, wakil ketua Saleh Partaolan Daulay (F-PAN), Pius Lustrilanang (F-Gerindra), dihadiri pula oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dan perwakilan dari Kemnaker, Kemdagri, KemenPAN dan RB, Kemenkum HAM, Kemen PP dan PA dan Menko PMK.

Dalam rapat panitia kerja (panja) RUU PPMI, pemerintah yang diwakili Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia.

Komitmen tersebut selaras dengan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga ingin memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

“Semua sudah tanda tangan dan akan segera diparipurnakan yang rencananya digelar akhir Oktober ini. RUU ini sebagai bagian perjuangan atas kehadiran negara untuk perlindungan TKI. Semoga bermanfaat khususnya untuk TKI serta bangsa dan negara, ” kata Hanif.

Menurut Menteri Hanif dengan disetujuinya RUU PPMI tersebut, maka pemerintah dan DPR berhasil menyeimbangkan risk managing (manajemen resiko) and opportunity managing (majemen peluang).
“Inilah hasil terbaik yang dicapai oleh Pemerintah dan DPR. Sehingga migrasi bisa menjadi suatu proses yang benar-benar baik dan bisa menigkatkan aspek perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia, ” ujar Hanif.
Menaker mengambahkan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di komisi IX setelah bersama-sama pemerintah memperjuangkan yang terbaik untuk masyarakat.

“Kita berharap pengesahan RUU PPMI ini bisa menjadi hadiah untuk TKI di Hari Sumpah Pemuda tahun 2017 ini, ” kata M.Hanif Dhakiri

– Sidang paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) untuk disahkan menjadi UU di Jakarta, Rabu.

RUU itu disahkan setelah melalui pembahasan yang cukup lama dan merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang sudah berlaku selama lebih kurang 13 tahun dan bagian dari sistem ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“RUU ini lahir sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola migrasi dan pelindungan kepada pekerja migran indonesia yang berbeda dari pengaturan sebelumnya dan telah diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, usai pengesahan RUU itu.

RUU PPMI itu telah diharmonisasi dengan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 6/2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

M.Hanif Dhakiri memaparkan ada tujuh substansi penting dalam RUU yang terdiri dari XIII bab dan 91 pasal itu, pertama adalah pembedaan secara tegas antara pekerja migran Indonesia dengan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan di luar negeri yang tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia.

Kedua, jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketiga, pembagian tugas yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

Sedangkan substansi keempat, pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas antara pemerintah pusat dan Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Kelima, pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri tugas dan tanggung jawabnya dibatasi dengan tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Keenam, pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui Layanan Terpadu Satu Atap.

“LTSA ini untuk efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen, efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan dan meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia,” katanya.

Sedangkan substansi ketujuh adalah pengaturan sanksi yang diberikan kepada orang perseorangan, pekerja migran Indonesia, korporasi dan ASN sebagai penyelenggara pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia lebih berat dan lebih tegas dibandingkan sanksi yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 39/2004.

Dhakiri mengatakan, tantangan ke depan terhadap tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia harus mengedepankan aspek perlindungan untuk mengakomodasi pergerakan migrasi yang dinamis.

Pemerintah, dia bilang, ingin TKI yang bekerja ke luar negeri semakin banyak berorientasi kepada mereka yang terampil dan kompeten serta tidak lagi bekerja di sektor informal.

“Karenanya diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian jaminan pelindungan dan pelayanan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Hal ini sebagai upaya mencegah migrasi nonprosedural dan perdagangan orang,” kata Dhakiri.* fen/ant

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here