Home Nasional Kerugian Dana Desa Capai Rp46 Miliar, Tiga Institusi MoU Pengawasan ADD

Kerugian Dana Desa Capai Rp46 Miliar, Tiga Institusi MoU Pengawasan ADD

499
0
Ilustrasi

Jakarta, harianumumsinarpagi.com – Tiga institusi negara yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan MoU mengenai pengawasan dana desa.

Kesepakatan semua pihak yang dilakukan di Mabes Polri, Jumat (20/10/2017) itu, di tandatangani oleh Kapolri Irjen Pol Tito Karnavian, Mendes PDTT Eko Putro Sanjoyo dan Mendagri Cahyo Kumolo.

Pengawasan ketiga institusi ini sebagai bentuk pendampingan serta penggunaan dana desa yang rawan di salahgunakan.

“Maka penggunaan dana desa itu kita sepakati bersama juga mengawasi, yaitu Kapolsek, Babin Kamtimas yang bisa menggerakan dan mengorganisir masyarakat yang ada di desa,” kata Cahyo Kumolo.

Dikatakan, nantinya para pimpinan daerah tidak boleh mengintervensi perangkat Kapolsek, Kamtimas hingga Kapolres.

“Minggu depan kita kumpuli wali kota/bupati serta semua camat. Hal ini berupaya agar tidak bisa intervensi,” ujarnya.

Sementara itu, ada ketentetuan bahwa setiap desa wajib memampang valio (rencan) penggunaan dan realitas penggunaan anggaran.

“Hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran itu benar-benar di pampang minimal di kantor desanya. Sehingga masyarakat tahu apa rencana penggunaannya dan apa yang sudah dikerjakan,” ujar Eko Putro Sanjoyo.

Polisi sebagai pengawasan utama dana desa menjamin sistem pengawasan terhadap personil akan dilakukan secara profesional.

“Wilayah Kapolda, Kapolres, Kapolsek dan Babin Kamtimas yang saya anggap berprestasi mampu untuk mengawal dan mendukung agar benar-benar penggunaan dana desa efektif,” ujar Titi Karnavian seraya menambahkan saya akan memberikan penghargaan kepada mereka.

Dari data yang dimiliki, polisi mencatat ada 216 kasus penyelewengan dana desa di tahun 2017 dan kerugian negara mencapai Rp46 miliar.

Dari tahun ke tahun dana alokasi desa semakin meningkat. Di tahun 2015, alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp20 triliun dengan kenaikan di tahun 2017 lebih dari dua kali lipat.

Berikut statistik kenaikan ADD tersebut :

1. Tahun 2015 meningkat Rp20,76 miliar.

2. Tahun 2016 mencapai Rp49,98 miliar.

3. Tahun 2017 mencapai Rp60 miliar.

Adapun total keseluruhan anggaran ADD itu adalah Rp127,74 triliun yang dibagi ke 74.710 desa.

Dari tahun 2012 hingha 2017 ditemukan 214 kasus penyelewengan dana desa yang kerugian negaranya mencapai Rp46 miliar dan 900 kepala desa yang ditangkap.

Penyelewengan dana desa ini dilakukan dengan berbagai modus diantaranya, pemotongan dan mark-up anggaran, pengadaan barang dan jasa yang fiktif, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi serta penggelapan honor pegawai staf desa. *dharma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here