Home Nasional Sekda Diminta Perketat Pengawasan PNS

Sekda Diminta Perketat Pengawasan PNS

418
0
Drs. H. Uju, MSi (Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi)

SETU,Bekasi-SINAR PAGI

Terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) Kabupaten Bekasi, yang berujung operasi tangkap tangan (OTT) berawal dari Kecamatan Cikarang Barat, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan yang terakhir pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, membuat Ketua DPRD, Sunandar tidak begitu banyak bicara.

“Pengawasan terhadap para PNS ini harus diperketat lagi oleh Eksekutif dan Sekretaris Daerah (Sekda) Uju,” kata Sunandar , dengan singkat,usai menghadiri kegiatan TMMD Kodim 0509/Kab Bekasi, di Kecamatan Setu.

Terpisah, Lembaga Penelitian dan Pengembang Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi menilai OTT yang terjadi di Kabupaten Bekasi, diduga ada peran oleh jabatan yang tertinggi dari tingkat Kecamatan Cikarang Barat hingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, dalam dugaan pungli yang dilakukan oleh anak buahnya itu.

“Semestinya, bukan hanya anak buahnya yang ditangkap melainkan pejabat yang lebih tinggi, yang membuat kebijakan ataupun yang memproses berkas dalam penandatanganan. Itu yang harus ditangkap,” kata Koordinator LP3D, Rahmat Effendi.

Menurut dia, adanya penangkapan itu juga menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bekasi. Ia pun meminta agar dari Camat Cikarang Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja hingga Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

“Operasi tangkap tangan itu juga harus menjadi pembenahan bagi Bupati Bekasi, karena Pungli khususnya diperijinan itu sangat rawan terjadi,” ucap dia.

Diberitakan sebelumnya juga, Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah tercoreng dengan terjadinya beberapa kali operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihak penegak hukum. Dari Pemerintahan Kecamatan Cikarang Barat, Dinas Tenaga Kerja dan terakhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bekasi.

Operasi tangkap tangan tersebut menunjukkan pejabat Kabupaten Bekasi, seolah kekurangan uang hingga berniat melakukan korupsi atau mungkin memang adanya unsur dugaan setoran hasil untuk memiliki porsi jabatan tertentu dari tingkat Kepala Seksi (Kasi), Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Dinas (Kadin).

Hal itu pun adanya dugaan tarif dimasing-masing jabatan Dinas tertentu. Menanggapi hal itu, mendapatkan sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Bekasi yang sebagai sosial kontrol.

“Sudah ke-3 kalinya terjadi OTT di Pemkab Bekasi. Pertama oleh Tim Saber Pungli Polres Metro Bekasi di Kecamatan Cikarang Barat dan kedua di Disnaker, yang SPDP-nya sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi,” kata Ketua LSM SNIPER, Gunawan.

“OTT yang ke-3 kali ini Senin (18/9) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bekasi oleh Tim Saber Pungli Polda Metro Jaya,” tambah dia.

Dengan kejadian tersebut, Gunawan juga akan memprediksikan OTT akan menghampiri Pejabat tertinggi di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Bupati atau Wakil Bupati Bekasi. Pasalnya, OTT yang dilakukan KPK dalam terakhir kali ini sudah menciduk Bupati dan Walikota di beberapa daerah.

“Akankah KPK bisa sampai ke Kabupaten Bekasi seperti halnya yang dilakukan oleh Jajaran Polres Bekasi dan Polda Metro Jaya?. Bisa saja Kepala Daerah terjaring OTT. Semoga KPK secepatnya turun ke Kabupaten Bekasi,” ujarnya.*Dharma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here