Jakarta-SINAR PAGI

Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Bekasi oleh tim Saber Pungli Polda Metrojaya telah mencoreng Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sekjen DPP LAMI, Ozed Hamid Noer, meminta agar Kabupaten Bekasi berubah dan melakukan reformasi birokrasi.

“Buat saja aplikasi seperti di daerah lain. Daftar lewat online dan bayar retribusi lewat bank, kalau sudah selesai kirim lewat pos ke pemohon, itu kalau mau jujur,” ungkapnya kepada garudanews.id, Jumat (29/9).

Ozet menduga pungli yang dilakukan oleh oknum DPMPPT itu sudah berjalan lama. Bahkan diduga adanya setoran itu bukan rahasia umum lagi, hanya saja selama ini tidak ada yang mau mengungkap, karena biro jasa takut kehilangan mata pencaharian.

“Kami meminta Tim Saber Pungli melakukan penyelidikan kasus Pungli di DPMPPT Kabupaten Bekasi tersebut sampai pimpinannya. Tersangka juga harus membongkar praktik Pungli yang kerap terjadi di DPMPPT selama ini,” tandasnya.

Seperti diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menangkap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPMPPT Kabupaten Bekasi, Abdul Hamid (42).

Penangkapan melalui OTT tersebut mengamankan barang bukti sebesar Rp34 juta dari pelaku.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Ferdi Iriawan, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari warga yang merasa diperas oleh pelaku.*Ben

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here