Home Hukum Kejaksaan Negeri Kab.Toba di Desak Periksa Pemkab Toba.

Kejaksaan Negeri Kab.Toba di Desak Periksa Pemkab Toba.

106
0
SHARE
Jakarta-harianumumsinarpagi.com
               Kejaksaan Negeri Kab.Toba, Provinsi Sumatra Utara, didesak segera periksa Kepala Daerah Kab.Toba terkait Kewajibannya berkaitan pasal 27 Keppres 88 tahun 2017. 
 
        Pasalnya, bahwa Pemerintah Kab.Toba diduga kuat tidak melaksanakan tugasnya dalam mentaati aturan Presiden RI Jokowi berkaitan Pasal 27 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 Keppres 88 tahun 2017. 
 
         Hal ini disampaikan  Tokoh masyarakat putra kelahiran Toba,  Maruli Siahaan  lewat telepon genggam kepada Sinar Pagi, Selasa (18/8)
mendesak Kejaksaan Negeri Kab.Toba, harus perduli nasib masyarakat di 13 Kelurahan dan 231 desa yang terhimpun di 16 Kecamatan,  se Kab.Toba Prov.Sumatera Utara.
 
Dia, mengatakan sejumlah desa yang ada, merupakan Kampung halaman suku orang Batak Toba,  yang jumlah penduduknya diperkirakan sudah mencapai 183.672 jiwa.
 
Masalahnya, menurut dia,  bahwa informasi dari website Dinas Kehutanan Toba,  luas kawasan hutan di Kabupaten Toba mencapai seluas; 180.373,58 hektar.
 
Sementara, luas kawasan hutan yang berdasarkan register kurang lebih seluas ; 85.197,52 hektar.
 
Sedangkan menurut Menteri Keutanan Ibu Siti Nurbaya yang juga Kader Partai Nasdem itu, diketahui lewat kesatuan pengelolaan Hutan Lindung, bahwa Kab.Toba dengan Skala 1 : 250.000, adalah se luas : ± 87.247 ha.
 
Oleh karena itu, pihak Kejaksaan Negeri Kab.Toba harus mengusut luas tanah Hutan Lindung yang berbeda versi itu, mengacu kepada Pengumuman tugas pemerintah Kab.Toba yang diamanatkan Presiden Jokowi, sehingga perlu diminta Jaksa buktinya bagaimana bentuk Pengumuman yang dibuat dalam memenuhi Perpres 88 tahun 2017 Pasal 27 ayat 1. .kata pemerhati masalah Kehutanan di  Desa asalnya itu
 
“Ini harus jelas demi memperbaiki hak masyarakat bernegara di sejumlah desa-desa yang ada di Kab.Toba” tambahnya

Masyarakat , sangat menyayangkan, jika Pemerintah daerah Kab.Toba yang sudah menduduki jabatannya hampir 5 tahun,  jika masih mengabaikan aturan yang dibuat oleh Presiden RI Jokowi.  

 
“Kita, sangat menyayangkan sikap Pemerintah daerah,  jika selama ini duduki jabatan tidak melaksanakan tugasnya terkait penetapan Tapal batas hutan Kawasan atau hutan lindung” ucapnya. 
 
Hal  ini sangat tepat diungkap pihak Jaksa, sebab merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya mengawasi atau memonitor kinerja pemerintah daerah dan para pejabat terkait di Kab.Toba. 
 
Sebab, sebagai pemangku Jabatan terkait Pengumuman yang dimaksud dalam Keppres itu, ada kaitannya dengan hak masyarakat diwilayah Toba, tandasnya.
 
Penduduk di kawasan sekitar hutan lindung tersebut mengharapkan  Pemerintah maupun masyarakat, mampu menyelamatkan aset Negara dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab, termasuk perduli mengayomi kepentingan masyarakat diseluruh desa-desa, khususnya pemilik tanah yang terkena hutan lindung  yang mungkin ada di 16 belas Kecamatan, 13 Kelurahan, dan nyata ada di sebagian 231 desa, di Kab.Toba, terangnya. 
 
Masalahnya, lanjut tokoh masyarakat  adat   dari sejumlah desa itu sudah terlebih dulu ada sebelum penunjukan dan penetapan  kawasan hutan.
 
Mungkin, semua pihak yang mengetahui bahwa proses penetapan tapal batas kawasan hutan hingga kini belum selesai, mana hutan milik negera dan batasnya dengan lahan hak milik masyarakat desa, pungkasnya. 
 
Masyarakat di Kab.Toba sudah lama berharap, pihak kejaksaan Toba untuk tanggap segera memeriksa pemerintah daerah sehingga kejelasan tapal batas kelak menjadi referensi saat merevisi UU Konservasi di DPR tentang menyelesaikan masalah hak tanah rakyat terkait hutan konservasi,  sehingga dapat terakomodir pengelolaan oleh masyarakyat di wilayah Kab.Toba.
 
Demikian disampaikan  Maruli tokoh masyarakat dari  Toba  kepada  SINAR PAGI .* maruli siahaan