Home Kriminal Daniel Mutaqien Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR RI

Daniel Mutaqien Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR RI

145
0
SHARE
Tanda Terima Surat Pengaduan Mahkamah Kehormatan DPR RI. Foto: SP/Kacim

Indramayu – harianumumsinarpagi.com,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Daniel Mutaqien Syafiuddin, secara resmi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Selasa (11/08) oleh Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Indramayu.

Laporan tersebut merupakan buntut dugaan aksi premanisme dan perusakan kantor DPD Partai Golkar pada Jum’at (24/7) silam. Saat itu, Daniel terekam merusak kunci pagar kantor tersebut dan datang bersama puluhan massa yang diduga berasal dari organisasi massa tertentu.

“Penyerangan itu mengakibatkan beberapa fasilitas dan properti kantor rusak. Kasus ini sendiri sudah dilaporkan ke Polres Indramayu dan kini sedang dalam penanganan,” ungkap Mahpudin dalam keterangannya kepada media.

Pelaporan ke Polres Indramayu juga dilakukan oleh Mahpudin sehari setelah dugaan aksi premanisme tersebut. Laporan itu bernomor STBPL/B/294/VII/2020/SPKT I tertanggal 25 Juli 2020. Selain nama Daniel, tersebut pula nama Hilal Hilmawan. Nama terakhir merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Laporan Mahpudin telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh bagian sekretariat MKD dengan nomor register pengaduan 27. Laporan ini juga dilengkapi bukti rekaman video dan sejumlah artikel berita yang dimuat oleh media massa.

Mahpudin menyatakan pelaporan tersebut bukan hanya kapasitasnya sebagai kuasa hukum DPD Partai Golkar Indramayu saja, namun dirinya juga mengaku sebagai kader dan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu. Sehingga dirinya merasa terpanggil apabila ada kader partainya yang melakukan tindakan arogan dan premanisme.

“Perilaku Daniel yang notabene sebagai Anggota Komisi V DPR RI telah memperlihatkan tindakan arogansi dan premanisme di muka umum. Atas dasar itulah kami menilai Daniel telah cacat hukum, etika, dan moral sebagai anggota DPR RI,” ungkapnya.

Menurut Mahpudin ada beberapa pasal dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI yang dilanggar oleh Daniel. Mahpudin menyebut Daniel telah melanggar diantaranya pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (4), pasal 3 ayat (1), pasal 3 ayat (4), serta pasal 9 ayat (1).

“Misalnya dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebut bahwa anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat,” kata Mahpudin. *Kacim