Home Ekonomi Ada Temuan BPK, Sidang Paripurna DPRD Indramayu Deadlock

Ada Temuan BPK, Sidang Paripurna DPRD Indramayu Deadlock

138
0
SHARE
Ada Temuan BPK, Sidang Paripurna DPRD Indramayu Deadlock. Foto: SP/Kacim

Indramayu – harianumumsinarpagi.com,

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu dalam agenda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 dan dua Rancangan Peraturan Daerah pada Senin (27/07/2020) dibubarkan. Pasalnya jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 50 orang, jumlah kehadiran pada Sidang Paripurna itu hanya 28 orang saja. Hal ini menyebabkan sidang tidak memenuhi kuorum yang mempersyaratkan ada 2/3 dari keseluruhan atau sekitar 34 orang. Padahal sidang yang sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB sudah molor hingga enam jam lantaran menunggu anggota lain dan Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat.

Sidang Paripurna itu akan digelar kembali pada tiga hari kemudian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Indramayu.

Sedianya sidang ini akan membahas beberapa masalah krusial seperti penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (PD BWI) senilai 12 Miliar. Menurut Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, hal tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Dasar temuan itu adalah keberadaan nilai sewa barang yang harusnya dibayarkan dari BWI ke Pemkab Indramayu sebesar Rp600 juta. Padahal dalam APBD tercatat ada hibah 12 miliar, bukan sewa,” ungkap Sirojudin yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu ini.

Selain persoalan BWI tadi, masih menurut Sirojudin, sidang tersebut merupakan ajang bagi DPRD untuk mengoreksi eksekutif terutama terkait beberapa temuan BPK lainnya. Sejak 2018 temuan tersebut tidak diindahkan oleh eksekutif. Pasalnya ada temuan senilai Rp9,1 miliar yang tersebar di berbagai dinas dan instansi. Dinas PUPR memiliki temuan yang paling besar mencapai Rp3,2 miliar.

“Dalam catatan yang ada, eksekutif baru mengembalikan Rp1,7 miliar. Sementara sisanya hingga kini masih belum jelas,” terang Sirojudin.

Sebagaimana diketahui, temuan BPK tersebut juga mengungkap ada ketidakberesan di ranah pengelolaan pariwisata. Khusus untuk masalah ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Indramayu. Hal ini dimulai dari permintaan klarifikasi terhadap mantan Bupati Indramayu, Anna Sopanah.

Dugaan tindak pidana korupsi di sektor pariwisata ini terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tujuh objek wisata di Indramayu. Unsur tindak pidana yang menjadi dugaan awal adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan pihak ketiga. Namun di lapangan pihak ketiga ini tidak jelas, sehingga pemasukan dari objek wisata yang sedianya menjadi kas daerah juga tidak jelas.

Kembali kepada pembahasan LPP APBD 2019 tadi, sidang tersebut akan menjadi pintu masuk untuk pembahasan lanjutan terkait Laporan Realisasai Anggaran (LRA) semester 1 (Januari – Juni) APBD 2020. Apabila LPP 2019 tadi beres, tentu pembahasan keuangan daerah selanjutnya juga bakal lancar. *kacim