Home Pantura Syaefudin: Golkar Indramayu Tetap Satu Kubu

Syaefudin: Golkar Indramayu Tetap Satu Kubu

112
0
SHARE
Golkar tetap satu kubu. Foto: Kacim

Indramayu-harianumumsinarpagi.com,

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Indramayu kubu Aria Girinaya yang menghasilkan rekomendasi Musda ‘tandingan’ dan pemecatan tujuh kader ditanggapi dingin oleh DPD Partai Golkar Indramayu kubu Syaefudin. Bahkan Syaefudin cs menggelar konferensi pers di ruangan Fraksi Golkar DPRD Indramayu saat kabar pemecatan itu muncul pada Senin (27/07/2020).

Hadir dalam konferensi pers tersebut tujuh orang anggota DPRD Indramayu yang namanya disebut dalam hasil rapat pleno DPD Partai Golkar Indramayu kubu Aria Girinaya, yakni Syaefudin, Alam Sukmajaya, Muhaemin, Ibnu Rismansyah, Cuengsih, Wardah, dan Kursiah.

“Substansi penyebutan ilegal itu muncul karena Musda 16 Juli lalu tidak dihadiri DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Itu saja,” ujar Muhaemin pada awak media.

Padahal menurut Muhaemin, pihaknya sudah memberitahukan pelaksanaan Musda tersebut kepada DPD Provinsi. Oleh karena itu pihaknya juga masih menunggu keputusan yang diambil oleh DPP Partai Golkar terkait legalitas Musda kemarin. Sebab pelaksanaan Musda kemarin merupakan bentuk kepatuhan Partai Golkar Indramayu terhadap instruksi pusat.

Diketahui, DPP Partai Golkar menerbitkan Surat Instruksi SI-1/GOLKAR/IV/2020 yang berisikan perpanjangan selama 3 bulan masa bakti DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota yang telah berakhir masa jabatannya. Sehingga per 30 April 2020, pengurus DPD Partai Golkar tingkat Kabupaten Indramayu masih diperpanjang hingga 3 bulan berikutnya.

Kemudian terbit Surat Instruksi baru, yakni SI-3/GOLKAR/VII/2020 yang menyatakan bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota yang menjalani Pilkada harus melaksanakan Musda paling lambat 31 Agustus 2020. Dengan alasan itulah Musda X DPD Partai Golkar Indramayu dilaksanakan pada 16 Juli 2020 kemarin.

“Sementara itu DPD Provinsi selain tidak memperpanjang kepengurusan sebelumnya dengan menunjuk Plt baru, juga meminta pelaksanaan Musda setelah Pilkada. Lantas siapa yang membangkang?” ungkap Muhaemin.

Seharusnya, menurut Muhaemin, kalau Musda dilarang dan harus dilaksanakan setelah Pilkada, maka Surat Instruksi  SI-3/GOLKAR/VII/2020 harus dicabut terlebih dahulu. Itulah yang membuat kisruh DPD Partai Golkar Indramayu.

Sementara itu Syaefudin tetap semangat dan optimis bahwa pihak DPP Partai Golkar akan menengahi persoalan ini dengan baik. Sebab menurutnya DPD Partai Golkar Indramayu tetap berada dalam satu kubu.

“Kami akan mengupayakan dan memperoleh keadilan, sebab langkah yang kami lakukan sudah sesuai aturan yang berlaku. Kami tunduk dan patuh instruksi tertinggi Partai Golkar,” tutup Syaefudin. *kacim