Home Nasional APJATI Bersinergi dengan Menaker Perbaiki Tata Kelola ABK Indonesia

APJATI Bersinergi dengan Menaker Perbaiki Tata Kelola ABK Indonesia

154
0
SHARE
Ketua Umum APJATI Ayub Basalamah (kiri) dan Menaker Ida Fauziyah (kanan). Foto: SP/ist


Jakarta-harianumumsinarpagi.com,

Kebijakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah yang memberi perhatian terhadap perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan Awak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal berbendera asing mendapat apresiasi dari Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah.

“Kami pasti akan dukung dan siap bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengadakan perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia di kapal bendera asing,” kata  Ayub Basalamah kepada wartawan di  Jakarta, Minggu (5/7/).

Menurut Ayub, persoalan ABK memang merupakan pekerjaan rumah lama baik bagi pemerintah maupun bagi mining agency (perusahaan yang memiliki izin resmi untuk menempatkan ABK di luar negeri).

“Ujung dari permasalahan ini memang berpusat belum adanya payung hukum yang memberi perhatian khusus terhadap pengaturan tata kelola niaga dan perlindungan ABK,” ujar Ayub.

“Dijelaskan Ayub, bahwa, Undang-Undang No. 39 tahun 2004 memang sebelumnya memberi amanat agar ada Undang-Undang yang mengatur khusus soal masalah ABK ini. Namun sayangnya, begitu berganti Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia persoalan aturan khusus soal ABK ini juga belum disiapkan pemerintah.

“Karena itu, Apjati siap bersinergi dengan pemerintah untuk memberi masukan-masukan bagi perbaikan nasib ABK kedepannya,” jelas Ayub.

Terkait nasib ABK yang ditempatkan di kapal berbendera China, Ayub Basalamah mengatakan, bahwa sudah saatnya penempatan ABK ke China ini diatur melalui perjanjian Bilateral antar kedua negara.

“Selama ini penempatan PMI baik di sektor manufacture di perikanan, galangan kapal maupun ABK masih dilakukan swasta maupun perorangan,” katanya

Lebih jauh Ayub menyatakan dengan model penempatan seperti ini, bisa dipastikan bahwa nasib ABK terkait perlindungan, kontrak kerjanya, besaran gaji yang dibayar tentu tidak akan jelas. “Ini berarti nasib ABK sangat rentan karena itu kehadiran negara sudah waktunya dan Apjati terpanggil untuk bersinergi,” terang Ayub.

Ketua Umum APJATI ini menambahkan China merupakan mitra terbesar dalam permintaan PMI sektor perikanan, dimana ada sekitar 1 juta potensi tenaga kerja yang siap diserap di negeri China.

“Karena itu, pemerintah dan Apjati sangat mendukung upaya Menaker untuk segera memberikan perbaikan regulasi penempatan dan perlindungan ABK,” ujar Ayub.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen membenahi persoalan tata kelola penempatan dan pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia.

“Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan pelindungan bagi awak kapal perikanan,” kata  Menaker saat memberikan sambutan pada Peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing melalui video conference, Kamis, (18/6).

Ida Fauziyah mengungkapkan, persoalan selama ini terjadi dimulai dari proses pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen dan pendataan, proses pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal, dan juga proses pengawasannya.

“Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan agar dampak masalah yang ditimbulkan nantinya pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat diminimalisir secaran signifikan,” ungkap Ida.

Ida juga mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) secara jelas menyatakan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing merupakan bagian dari PMI. Pelindungan PMI mencakup pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. “PMI juga dilindungi dari segi hukum, sosial, dan ekonomi,” ungkap Ida.

UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru tersebut disebutnya telah merumuskan dan melindungi hak dan kewajiban PMI beserta keluarganya.     Namun ia mengakui bahwa dalam kenyataannya, masih terjadi kekerasan dan perbudakan modern di laut serta masih banyak hak-hak PMI berikut keluarganya yang dilanggar.

Ida berpandangan, dalam rangka mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal migran yang lebih baik, pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di dalamnya mutlak dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri.

“Sehingga ke depannya para nelayan atau pun awak kapal perikanan kita tidak  lagi hanya bekerja di kapal asing tapi juga kapal Indonesia yang baik,”  kata Menaer Ida Fauziyah. *pr/fen