Home Nasional LPPN-RI Desak Penegak Hukum Periksa BP2JK Sumut

LPPN-RI Desak Penegak Hukum Periksa BP2JK Sumut

257
0
SHARE

Albert Siregar, Pengurus LPPN-RI

Jakarta-harianumumsinarpagi.com,

Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Albert Siregar setelah mengendus ada aroma kongkalingkong diproyek Preservasi Jalan Jembatan Dolok Sanggul-Siborongborong, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, ia juga mendesak penegak hukum untuk segera memeriksa Pokja BP2JK Sumut.

Pasalnya, berkaitan, Proyek PUPR dikelola BP2JK Sumatera Utara, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 53.691.796.000,- (Lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu) rupiah, dengan kode tender 59657064, diduga keras berbau KKN dengan modus terjadi kongkalingkong.

Sepertinya, dugaan Albert Siregar bukan tidak beralasan, menurut dia, bahwa perusahaan dijadikan sebagai pemenang selain menabrak Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf ( g ), juga terkait harga Penawaran terkoreksinya senilai Rp 51.482.686.345,44, perlu dipertanyakan. katanya kepada wartawan akhir pekan lalu

Masalahnya lanjut Dia  ada penawaran lebih rendah dari PT.JN, dengan kisaran sebesar Rp 48.886.569.325,74. (Empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima), rupiah. Dan setelah dilakukan penyelusuran, ternyata masih merupakan perusahaan keluarga dari pemilik perusahaan PT.MTJ.

Jelas penawaran itu lebih rendah. Tetapi, dari urutan penawaran tampak PT.JN seperti sengaja dikalahkan oleh pihak Pokja dengan dalil tidak membawa / menunjukan bukti setor pajak PPh pasal 21 Form 1721 atau form 1721-A1 untuk Tenaga Tetap,” ucap Albert Siregar.

Yang jadi pertanyaan, lanjut Alberd Siregar, apakah boleh perusahaan yang memasukan surat penawaran harga (SPH) sekaligus 2 perusahaan pada lelang yang sama, dan ada pemegang sahamnya juga ada orangnya sama, namun tidak digugurkan oleh Pokja. Padahal, lelang memake metode sistem gugur. Ada apa ? tandasnya.

Albert Siregar mengatakan, bahwa pihaknya selain berhasil mengumpulkan berbagai data berkaitan 2 perusahaan tersebut, ia juga berencana dalam waktu dekat berencana akan melaporkan kinerja BP2JK Sumut kepenegak hukum seperti KPK dan LKPP. “Kita desak penegak hukum segera memeriksa masalah itu, katanya.

Proyek yang dimaksud LPPN-RI itu, adalah Preservasi Jalan Jembatan Dolok Sanggul -Siborong-Borong, sumber dana APBN-2020, penetapan pemenang lelang PT.MTJ diduga kinerja Pokja menabrak Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf ( g ).

Dengan dimenangkannya PT.MTJ, bahwa kinerja Pokja BP2JK Sumut dinilai telah menciderai etika pengadaan barang jasa termasuk Perpres produknya Presiden Jokowi, lantaran disengaja secara bersama- sama, 2 perusahaan pemilik sahamnya ada yang sama, memasukan 2 penawaran pada lelang proyek yang sama, untuk mendapatkan proyek Preservasi Jalan-jembatan Dolok Sanggul -Siborongborong, Kab.Humbang Hasundutan, Prov.Sumut, tersebut, ungkap Ketua Investigasi LPPN-RI, Albert Siregar kepada Wartawan minggu lalu.

Dikemukakan Albert Siregar, penegak hukum sudah seharusnya mempertanyakan dan atau segera memeriksa kinerja Pokja BP2JK Sumut, mulai dari dokumen proses evaluasi penawaran, hingga kontraknya karena kuat dugaan terjadi kongkalingkong antara oknum pejabat Kementerian PUPR berinisial FA dan MS  yang menetapkan PT.MTJ sebagai pemenang lelang, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang sudah menandatangani kontrak kepada perusahaan pemenang, dalam hal ini PT.MTJ, selaku penyedia, tegasnya.

Dugaan LPPN-RI tersebut, langsung dikonfirmasi Wartawan SINAR PAGI kepihak BP2JK Sumut, dan memperoleh penjelasan tertulis. Melalui suratnya No. 30/BP2JK-SU-P4/LS1/PPK-2.4/2020, tertanggal 26 Mei 2020. Dalam penjelasan Ketua Pokja tersebut, bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi dugaan persekongkolan dan larangan pertentangan kepentingan berdasarkan formulir isian elektronik pada aplikasi SPSE yang disampaikan oleh PT. MTJ dan PT. JN.

Juga, berkaitan orang yang berinisial BPS disebut, adalah benar sebagai pemegang saham di 2 perusahaan, hanya saja, sebagai pemilik saham, BPS adalah tidak menjabat sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap, pada Badan Usaha yang mengikuti tender yang sama.

Penjelasan Ketua Pokja BP2JK Sumut tersebut juga menyebutkan, bahwa BPS benar, hanya sebagai pemilik saham di 2 perusahaan, dalam hal ini PT.MTJ dan PT.J, tetapi sahamnya kurang dari 50% (Lima puluh persen).

Wartawan mencoba konfirmasi minta penjelasan kepada yg berkaitan, akan proyek ini sayangnya saat dihubungi pihak PT.MTJ lewat telepon genggamnya, yang bersangkutan tidak meresponnya. *maruli siahaan