Home Nasional Menaker Minta Pemda Lindungi Pekerja Mingrant Indonesia

Menaker Minta Pemda Lindungi Pekerja Mingrant Indonesia

489
0
SHARE
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Hanif Dhakiri mrnyampaikan pidato pada Sidang ILO ke-107 di Jenewa Swiss. (foto:sp/hms)

Jakarta,harianumumsinarpagi.com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri minta Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan perlindungan  Pekerja Mingrant Indonesia (PMI) Dalam rangka mencegah dan mengurangi migrasi PMI non prosedural, Menaker M. Hanif Dhakiri mengatakan salah satu caranya yakni memperkuat program desa migrant produktif (desmigratif) dan mengoptimalkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Yakni dengan cara mengkanilisasi agar seluruh proses migrasi benar-benar prosedural, terdokumen dan mengedukasi masyarakat lebih awal terhadap masalah resiko.

Demikian arahan Menaker Hanif Dhakiri sekaligus membuka Rapat Kordinasi Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural dan LTSA di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Senin (30/7)

“Migrasi harus dipastikan benar-benar memberikan pelayanan sekaligus memberikan perlindungan kepada warganegara yang melakukan migrasi, baik skala kecil antar daerah dan skala besar migrasi antar negara, ” ujar Meneker Hanif Dhakiri dihadapan peserta Rakor bertema Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) melalui LTSA dan Satgas PMI non prosedural.

Politisi dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) mengakui meski program desmigratif belum menjangkau seluruh desa di Indonesia, maka melalui Rakor ini, pihaknya mendorong agar peran Pemda lebih diperkuat dalam memperbaiki layanan, tata kelola dan perlindungan terhadap masalah desmigratif ini, Pasalnya masalah ketenagakerjaan berdasarkan UU menjadi kewenangan Pemda yakni di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Adanya LTSA, Satgas itu heavy-¬nya berada di Pemda, Pemerintah terus mendorong memberikan Stimulan dan lainnya. At the end, Pemda harus memiliki peran lebih kuat untuk memastikan agar tata kelola, pelayanan dan perlindungan terhadap masalah desmigratif ini, “ katanya.

Menaker menambahkan LTSA ke depan harus memiliki dispute settlement, untuk membantu PMI yang dilanda masalah. Dispute settlement menjadi terobosan LTSA agar proses penyelesaian permasalahan migrasi dapat ditangani lebih cepat dan efektif. Jadi jika terjadi masalah di daerah PMI, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta.

“Yang penting dispute seattlement itu harus ada karena selama ini hanya pengaduan. Makanya di Rakor ini didiskusikan mekanismenya seperti apa terserah saja. Apakah di LTSA dikasih desk pengaduan terserah hasil Rakor ini, tinggal aturannya, Undang-Undangnya dilihat. Yang penting poin utamanya, harus ada mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, ” kata Menteri Hanif Dhakiri

Menyinggung penambahan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus bagi pelatihan PMI yang akan berangkat keluar negeri, Menaker menyatakan BLK di Binalattas selama ini banyak sekali untuk memenuhi banyak kebutuhan. Ada BLK orientasi untuk pemenuhun kebutuhan industri dan wirausaha. Karena itu sudah sepatutnya pihaknya mendukung BLK yang orientasi migrasi.

“Kalau misalnya kita target 10, maka dari 10 itu, harus ada yang dari PMI-nya sehingga nanti back up anggarannya harus ada, yang secara spesifik. Kita latih orang bukan untuk masuk industri tapi melatih orang untuk keluar negeri. Kalau misalnya mau jadi PMI bidang konstruksi, ya sudah kita latih, tapi anggaran yang dipakai anggaran yang memang untuk dikasih untuk PMI. Jadi jelas gitu, “ katanya.

Menaker mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu negara pengirim PMI dalam jumlah signifikan dan tersebar ke 145 negara Setiap tahun rata-rata mengirim 300.000 PMI dan sebanyak 68,39 persen pekerja, berpendidikan SD dan SMP.

“Ini menjadi tantangan kita, agar mereka menjadi migrasi prosedural di satu sisi. Tapi juga mereka dibekali kompetensi memadai agar bisa bersaing untuk level-level pekerjaan lebih baik, “ katanya.

Setelah adanya UU Nomor 18 tahun 2017 tentang PPMI, masalah terkait perbaikan tata laksana migrasi, pelatihan pekerja migran dan perlindungan PMI menjadi tanggungjawab Pemda. “Kita Ingin Sekda dan Kadis yang hadir menjadi perhatian kita semua, karena isu ketenagakerjaan sudah didesentralisasikan ke daerah, isu yang sudah diotonomikan di daerah, “ kata Menaker.*pr/fen