Home Hukum Satgas Saber Pungli Diminta Segera Selidiki Pungutan Sertifikasi Masal Proyek Prona Di...

Satgas Saber Pungli Diminta Segera Selidiki Pungutan Sertifikasi Masal Proyek Prona Di Nganjuk.

629
0
SHARE

Nganjuk, harianumumsinarpagi.com- Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli), diharapkan untuk segera turun tangan menyelidiki pungutan sertifikasi masal proyek operasi nasional agraria (prona). Pasalnya, meski proyek nasional itu sudah dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), namun kenyataannya warga tetap saja dipungut biaya administrasi yang nilainya mencapai ratusan ribu rupiah tiap bidangnya.

Informasi yang dihimpun harianumumsinarpagi.com menyebutkan, pungutan pengurusan prona terjadi hampir merata di seluruh wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Nilainya pun variatif. Berkisar lebih kurang antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu per bidang. Seperti di Desa Tempelwetan, Kecamatan Loceret, satu pemilik tanah dikenakan Rp 500 ribu agar pengurusan sertifikatnya bisa lancar.

Seperti diakui oleh Yatman. Kakek lima anak ini mengeluh telah menjual sapi peliharaannya untuk membayar biaya administrasi prona. “Surat (kuitansi pembayaran ) digawa anakku (dibawa anak saya ),” kata Yatman ditanya tentang bukti pembayaran uang pengurusan prona.

Pria berusia 78 tahun itu mengaku mengurus sertifikat untuk dua bidang tanahnya. Karena itu, Yatman harus mengeluarkan uang Rp 1 juta. Dia  pun sudah menyetorkan biaya administrasi tersebut karena ingin sertifikat tanahnya segera jadi.

Meski sudah melunasi uang sejak sekitar dua minggu lalu, hingga saat ini belum ada kabar lebih lanjut tentang program sertifikasi masal itu. Dia hanya dijanjikan menerima sertifikat setelah pengukuran tanah dilakukan.

Ketika ditanya peruntukan biaya Rp 500 ribu yang harus dikeluarkannya, Yatman mengaku tidak tahu. “Anak kula sing melu rapat teng balai desa (anak saya yang ikut rapat di balai desa ),” jelasnya.

Terpisah, Ketua RT 06 RW 02, Dusun Sekartoyo, Desa Tempelwetan, Kecamatan Loceret Sumarji tak menampik pungutan sertifikasi prona tersebut. Pria berusia 38 tahun ini mengatakan, keputusan pembayaran itu tidak diambil sepihak. “Sebelumnya ada musyawarah ke seluruh peserta prona “, kata pria berusia 38 tahun itu.

Menurut Sumarji, saat itu semua peserta sepakat membayar uang administrasi Rp 500 ribu. Meski mencapai ratusan ribu, Marji berkilah biaya itu lebih ringan dibanding pengurusan mandiri. “Kalau mengurus mandiri bisa sampai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta “, ujarnya.

Untuk apa pungutan biaya administrasi senilai ratusan ribu itu? Ditanya demikian, Marji tidak bisa memerinci peruntukannya. Termasuk, dasar aturan yang memperbolehkan pungutan tersebut. “Kalau rinciannya, nanti akan kami rapatkan lagi kegunaan uang itu “, lanjut pria yang merupakan koordinator pengukuran tanah prona di Dusun Sekartoyo, Desa Tempelwetan.

Lebih jauh Marji mengatakan, di Dusun Sekartoyo total ada 40 KK. Jika ada 30 KK saja yang mengurus sertifikasi tanahnya lewat prona, berarti dana yang terkumpul dari dusun ini mencapai Rp 15 juta. Jumlah uang yang terkumpul bisa lebih besar lagi karena satu KK tidak hanya menyertifikatkan satu bidang tanah mereka.

Pungutan untuk sertifikasi prona ini patut ditelusuri oleh satgas saber pungli agar peruntukan dana yang dihimpun dari masyarakat jelas peruntukannya. Pasalnya, proyek nasional itu sudah dibiayai oleh APBN. Mulai biaya penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah.

Kemudian, biaya penerbitan SK hak atau pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat, hingga biaya supervisi dan pelaporan sudah dibiayai negara. Pengurus sertifikat, biasanya hanya dikenai biaya membeli materai, pemasangan patok dan sejumlah item kecil lainnya.*muhaimin