Home Jabodetabek Terkendala masalah ganti rugi, Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing Di Demo...

Terkendala masalah ganti rugi, Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing Di Demo Warga Telaga Asih

991
0
SHARE

Cikarang Barat, harianumumsinarpagi.com- Warga Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi gelar aksi unjuk rasa penolakan pembangunan jalan tol di halaman Gedung DPRD Kabupaten Bekasi lantaran Kecewa dengan harga yang dinilai terlalu rendah dalam pembebasan lahan untuk jalan tol Cibitung-Cilincing oleh Tim Apresial dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Rabu (27/12)

Warga menilai harga yang telah ditetapkan oleh tim Apresial di anggap terlalu rendah dan banyak ketimpangan dalam menetapkan harga dari satu rumah kerumah lainnya yang berdampingan.

Seperti yang dipertanyakan Iswanti, salah satu warga saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar. Bahwa dasar penilaian yang ditetapkan perhitungannya banyak ketimpangan.

“Kami datang kemari. Menanyakan dasar penilaiannya seperti apa? Ada rumah makan Padang yang tanahnya ditetapkan RP. 8 juta permeternya, sedangkan rumah yang berada disampingnya, masih satu tembok cuma di hargai 1,7 Juta per meter. Ini ngitungnya bagaimana? ” ujar Iswanti heran.

Dikatakannya lagi, “Yang kami tanyakan soal harga tanah kenapa bisa saling berbeda, tapi pertanyaan itu tidak pernah dijawab dan ditanggapi dengan tuntas” lanjutnya dihadapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Deni Santo yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Senada dengan Iswanti, Mayoritas pertanyaan warga lebih ditujukan pada BPN. Warga menyayangkan sikap BPN yang tidak pro aktif dalam mengakomodir masalah ganti rugi.

Seperti diutarakan Achmad Mustofa, wilayah yang paling terdampak dalam pembebasan lahan jalan tol Cibitung – Cilincing ada dilingkungan RW 05 Kelurahan Telaga Asih yang merupakan wilayah administrasi karena mulai dari Kantor Kecamatan, Mapolsek hingga Makoramil berada di RW 05. Dan wilayahnya berdekatan dengan jalan Nasional Kerawang – Bekasi.

“Tak hanya itu, dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi, wilayah kami juga masuk dalam kawasan wilayah hijau, dekat dengan jalan Nasional dan banyak Kantor pemerintahan, Tentunya masalah harga harus disesuaikan.” Ucapnya.

“Warga telah berkomitmen untuk menolak harga ganti rugi serta menolak semua pekerjaan pembangunan konstruksi jalan tol sampai tuntutan kenaikan harga ganti rugi diwilayah kami ditindak lanjuti” lanjut Achmad.

Masih menurut Acmad, Warga menuntut minimal nilai harga tanah sebesar Rp. 7 juta permeter dari harga yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 1,7. – 2,9 Juta. Dan untuk rumah atau bangunan tuntutannya adalah minimal Rp. 4 juta per meter dari ketetapan yang sangat rendah yaitu 1,2 juta hingga kurang dari Rp. 2 jta per meternya.

Adanya tuntutan tersebut, Kepala BPN Kabuoaten Bekasi Deni Santo mengaku tidak bisa mengubah ketetapan harga yang sudah ditetapkan.

“Berdasarkan Undang undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, Harga tanah ditentukan oleh tim apresial yang bekerja independen” jelasnya

Pada kesempatan tersebut, Deni menyarankan agar Warga mengajukan permohonan inventorisasi ulang aset yang dimiliki. ” Silahkan ajukan inventarisasi ulang secara individu bukan kelompok. Nanti dari situ akan di evaluasi, Kami siapkan formulirnya untuk membantu warga” ucap Beni.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mendesak agar BPN menindaklanjuti tuntutan warga.

“BPN harus memperhatikan keluhan warga sebagai pemilik lahan. Jangan sampai karena harga tendah, Warga yang tadinya memiliki rumah dan tanah jadi kebingungan, Kami akan mengawasi permasalahan ini.” Tegas Sunandar. *tahar