Home Jabodetabek Ketua BPD Anggap Kabar Penyimpangan ADD Segarajaya Ingin Gagalkan Pelantikan PAW

Ketua BPD Anggap Kabar Penyimpangan ADD Segarajaya Ingin Gagalkan Pelantikan PAW

457
0
SHARE

Tarumajaya, harianumunsinarpagi.com – Merebaknya kabar berita dugaan penyimpangan anggaran dana Desa (ADD) dan mandulnya fugsi pengawasan BPD Segarajaya, ditanggapi biasa oleh ketua BPD setempat, Mulyadi.

Dia menganggap, kabar itu hanyalah penggiringan opini ke masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok pihak tertentu yang akan menggagalkan pelaksanaan pelantikan PAW (Pergantian Antar Waktu) Marjaya dari Pj (Penjabat sementara) Wahid.

“Ada serangkaian opini yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk membangun pencitraan (mempertahankan) seorang PJ yang ditunjuk Bupati dan menghambat pelantikan,” ujarnya di ruang kerjany, Jumat(27/10/2017).

Tak hanya itu, kata Mulyadi, opini itu itu digiring agar penomena PAW yang dilaksanakan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya terkesan dipaksakan. Pada akhirnya ditolak pelaksanaan PAW oleh masyarakat setempat,”

” Saya paham arah tujuan pemberitaan di salah satu media online itu. Setelah diberitakan bahwa pelaksanaan PAW tanpa SK dari Pj terbantahkan,” katanya.

Secara terpisah, Pj Kepala Desa Segarajaya Abdul Wahid menepis anggapan dirinya banyak bicara terkait permasalahan ADD yang terjadi di Segarajaya.

“Dari semula saya sudah bilang no coment, saya tidak mau mencampuri yang bukan kewenangan saya. Jadi tanyakan saja sama medianya sama wartawannya,” ucapnya.

Karena sebagai wartawan, lanjutnya, ada kode etiknya. “Kalau diam-diam omongan saya diberitakan tanpa ada izin terlebih dahulu, ada tidak kode etiknya disitu?” tanya Wahid sedikit kesal.

Dia meminta kepada media agar menelusuri permasalahan itu sebelum diberitakan.

“Saya tidak pernah ngusik ngusik seperti itu, Saya ngeri di dramatisir. Makanya saya selalu bilang No Komen,” ujarnya.

Dirinya berharap agar pemberitaan tersebut tidak mengganggu kedaulatannya sebagai orang pemerintahaan.

Anggota BPD Segarajaya, Ari menanggapi pemberitaan syarat dengan opini.

“Saya perhatikan dari beberapa kali pemberitaan yang saya baca, baik dari media itu maupun narasumbernya selalu itu-itu saja orangnya. Dari keterangannya selalu provokatif dan anehnya ada juga sosok yang ditonjolkan untuk pencitraan berdasarkan sebuah anggapan seseorang, saya paham maksudnya apa?” katanya.

Ditanya soal ADD tahap awal yang cair di bulan juni 2017, Arie menegaskan jika dihitung sejak awal dana itu cair (Juni) lalu sebulan kemudian (Juli), kepala desa-nya meninggal dunia. Maka, tak mungkin semua dana itu bisa terserap dalam tempo hanya sebulan. Jadi wajar kalau 6 titik pekerjaan belum terealisasi.

“Saya yakin Pj (Abdul Wahid) mengerti situasi yang terjadi di Desa Segarajaya,

Karena tidak menutup kemungkinan ada yang mencari keuntungan dari meninggalnya almarhum HM Sargan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya,

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Segarajaya, Mulyadi menepis adanya anggapan bahwa pelaksanaan pemilihan PAW (Pergantian Antar Waktu) tidak berdasarkan hukum. Dan juga tidak ada SK yang ditandatangani oleh penjabat (PJ) Kepala Desa terhadap peserta Musyawarah Desa (Musdes). Sehingga dikatakan cacat hukum dan menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Itu tidak benar,” katanya didampingi Anggota BPD Arie JL dan Ketua Panitia Pemilihan Kades PAW, Ade Nurkanda yang hadir dalam pertemuan, di Kantor Sekretariat BPD Segarajaya, Kamis (19/10/17) kemarin. *tahar