Home Ragam Ketua BPD Segarajaya: Tidak Benar Pelaksanaan PAW Tanpa SK Penjabat

Ketua BPD Segarajaya: Tidak Benar Pelaksanaan PAW Tanpa SK Penjabat

1131
0
SHARE
Pejabat Kepala Desa (PJ) Abdul Wahid, saat menandatangani SK Perdes dan SK Pemilihan musdes PAW

Tarumajaya, harianumumsinarpagi.com – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Segarajaya, Mulyadi menepis adanya anggapan bahwa  pelaksanaan pemilihan PAW (Pergantian Antar Waktu) tidak berdasarkan hukum. Dan juga tidak ada SK yang ditandatangani oleh penjabat (PJ) Kepala Desa terhadap peserta Musyawarah Desa (Musdes). Sehingga dikatakan cacat hukum dan menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Itu tidak benar,” katanya didampingi Anggota BPD Arie JL dan Ketua Panitia Pemilihan Kades PAW, Ade Nurkanda yang hadir dalam pertemuan, di Kantor Sekretariat BPD Segarajaya, Kamis (19/10/17) kemarin.

Sikap itu dilontarkan berkaitan dengan adanya informasi publik yang diberikan di salah satu media online terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu (PAW) yang berlangsung di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Secara tegas, Mulyadi menepis semua anggapan tersebut dengan menunjukan lampiran SK yang sudah ditandatangani oleh (PJ) Abdul Wahid diantaranya, SK Perdes, SK Peserta Musdes, sampai kepada persetujuan anggaran yang sudah ditandatangani oleh PJ dan disetujui oleh DPMD.

“Hal tersebut juga pernah dikuatkan oleh pernyataan Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi Zuli Zulkifli pada awal proses penjaringan calon pengganti Kepala Desa oleh BPD di Desa Segarajaya, sudah On the track,” paparnya.

Tentunya ini adalah sebuah amanah yang dijalankan BPD, ketika ini tidak dijalankan, maka ini adalah sebuah penghianatan.

“BPD sudah menjalankan semua aturannya, tak ada yang ditabrak dan tidak ada yang di tekan. Logikanya, BPD itu siapa sehingga punya kekuatan yang mampu menabrak dan menekan pihak terkait agar terlaksananya PWA,” jelasnya.

Terkait adanya penolakan dari sekelompok pihak saat pelaksanaan Musdes PAW,  Mulyadi menanggapi hal itu sudah biasa dalam berdemokrasi.

Yang terpenting, kata dia adalah apa yang sudah dijalankan BPD semuanya sudah dalam aturan dan perundang-undangan seperti yang sudah diamanahkan oleh Perda Kabupaten Bekasi No. 8 Tahun 016 tentang PAW.

Sejarah PAW

Anggota BPD lainnya, Arie JL juga menanggapi bahwa keberhasilan pelaksanaan PAW ini adalah suatu keberhasilan bersama, khususnya untuk Kabupaten Bekasi ini adalah Sejarah adanya sebuah pemilihan PAW lewat Musyawarah Desa.

“Ini tentunya akan menjadi sebuah acuan barometer apabila ada desa-desa lain yang ingin melaksanakan hal yang sama,” ujarnya.

“Harapan saya tidak ada lagi halangan dan rintangan yang mengganggu proses pelantikan nanti,” katanya.

Sementara itu, Ade Nurkanda Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan semuanya kepada BPD dan DMPD.

“Apalagi yang mau dipermasalahkan? Semuanya sudah terlaksana dari awal penjaringan sampai selesainya pemilihan, umumnya berjalan aman dan tertib serta banyak mendapat dukungan dari lapisan masyarakat dan tokoh tokoh,” katanya.

“Tentunya ini adalah bukti pelaksanaan PAW bisa diterima oleh masyarakat Segarajaya,” ucap Ade.

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Desa terpilih, H Marjaya yang ditemui dikediamannya, di Kampung Pangkalan.

Menurutnya, hak semua orang untuk berpendapat itu sah-sah saja, Namun harus juga ada dasarnya.

“Saya memahami dan mengerti mungkin ada sesuatu yang tidak dipahami mengenai PAW ini, karena itu ranahnya BPD dan DPMD,” ucapnya.

“Sebagai calon yang dipilih,saya hanya ikuti tahapan dan proses pemilihannya saja.

Saya ingin semuanya harus berjalan kondusif, tidak terpancing dan bisa menahan marah. Karena bila saja kita terpancing, ini akan terlihat bahwa pelaksanaan PAW tidak kondusif” demikian Marjaya. *Tahar