Home Hukum Pembangunan Perumahan Grand New Residence Diduga Belum Mengantongi IMB

Pembangunan Perumahan Grand New Residence Diduga Belum Mengantongi IMB

620
0
SHARE

Cikarang Pusat,Bekasi-SINAR PAGI

Puluhan Masyarakat penggarap Desa kedung pengawas Demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pembangunan komplek perumahan Grand New Residence, milik PT. Gria Jaya Bersama di Kampung pangkalan Rt 012/004, Desa kedung Pengawas, kecamatan babelan yang belum memiliki Ijin Membagun Bagunan ( IMB) dan tanah masih dalam Proses pengadilan No 611/Pdt.Plw/2015/PN Bks.Jo. No 24/Bdg/2017.Serta di duga memasuki perkara tanpa izin, Senen (2/10/2017)

Beberapa perwakilan kumpulan masyarakat petani dan penggarap desa kedung pengawas, langsung di terima oleh Pimpinan dan Anggota komisi I DPRD Kabupaten Bekasi dan melakukan rapat bersama dengan perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Bekasi dan Satpoll PP.

Dari hasi rapat tersebut menghasilkan beberapa point yaitu meminta pihak pengembang melengkapi perizinan IMB perumahan Grand New Residence dan Meminta satpoll PP sebagai penegak perda agar menindak tegas pembagunan Grand New Residence yang tidak memiliki IMB, dengan penghentian pembagunan sementara, Ujar Yudhi Darmansyah,

Tambah Yudhi, meminta pihak pengembang melengkapi perizinan IMB perumahan Grand New Residence serta meminta PT Griya Jaya Bersama, selaku pengembang perumahan Grand New Residence, untuk memberikan uang jaminan ke-PUPR Kabupaten bekasi, terkait pelaksanaan pembagunan yang mengakibatkan jalan rusak di daerah kelurahan babelan

Sementara perwakilan masyarakat petani kedung pengawas, Nurhuda mengatakan saat usai rapat dengan Komisi I, mengatakan menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak tanggap terkait pembagunan perumahan Grand New Residence pengembang PT Griya Maju Bersama, atau lebih di kenal, PT GBB, atau Griya Bangun Bersama yang belum memiliki IMB.

masyarakat petani Penggarap menuntut langkah langkah hukum atau upaya-upaya Hukum sedang berjalan yang di lakukan oleh pemilik lahan/tanah agar di hargai pengembang, “ kalau toh dia menang ya silakan”, katanya

“Bahkan jalan jalan banyak yang hancur dan masyarakat sekitar juga tergangu mobilisasi Truk yang lalulintas pagi siang malam harusnya ini tugas pemerintah mengatur masyarakatnya” Imbuhnya

“Terkait lahan yang di kuasai oleh perumahan Grand New Residence masih berposes di pengadilan dan belum memiliki kekuatan  Hukum Tetap (Inkrah), sementara Para Petani penggarap lahan, mendapat Intimidasi dari oknum yang tidak di kenal, “ semacam mandor (Preman) agar mengosongkan lahan tersebut, Ungkap Nurhuda

Pemerintah desa tidak tegas pada saat itu, seharusnya pengembang tidak seharusnya membangun,sementara lahan sedang di tanamin padi dan tanaman lain lainnya” tutur Nurhuda

“Intimidasi yang dirasakan oleh masyarakat penggarap yang kerap di datangi oleh orang yang di kenal, padahal lahan belum milik pengembang secara sah dari pengadilan dan seutuhnya, tapi hanya menguatkan tangan tangan mandor (preman) untuk miliki lahan tersebut” Pungkasnya

“Masa Pemerintah takut sama mandor (preman), tentu ngak logika tentunya “ terangnya

“Kelihatan hukum ini tutup mata, bahwa ada orang ujug ujug , memiliki tanah seluas 20 hektar, sementara oknun tersebut tidak pernah menggarap,membayar pajak kepada pemerintah daerah” Ujarnya

Bahwa ada lebih kurang 25 orang masyarakat penggarap sudah puluhan tahun bahkan sudah turun menurun menggarap lahan tersebut , sekarang ini pertani kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki lahan lagi untuk bertani demi membiayai istri dan anaknya, karena ada ahli fungsi lahan” terangnya.*Dharma